DPRD Terima Surat Pengajuan Raperda di luar Propemperda

DPRD Kabupaten Bima menerima surat pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemerintah Daerah diluar yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2020, yaitu Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal. Raperda tersebut diajukan secara resmi melalui Surat Bupati Bima Nomor 188/020/03.3/2020 Tanggal 4 Mei 2020 Perihal : Mohon Penjadwalan Pembahasan Raperda.

Raperda tersebut di terima oleh DPRD pada 8/5-2020 dan langsung ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Muhamad Aminurlah,SE kepada Bapemperda untuk diproses / dikaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Aminurlah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Tata Tertib DPRD, setiap pengajuan Raperda oleh eksekutif di luar yang telah ditetapkan dalam Propemperda, maka harus terlebih dahulu dibahas dan mendapat persetujuan bersama dari Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelum diproses lebih lanjut di DPRD.

“Aturan memang membolehkan Pemerintah Daerah mengajukan Raperda di luar Propemperda, tapi harus memenuhi salah satu dari empat hal, yaitu untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana, akibat kerjasama dengan pihak lain, keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Raperda, atau atas perintah dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan”, jelas pria yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini.

Untuk diketahui diakhir tahun 2019 lalu DPRD telah menetapkan 16 Raperda masuk dalam Propemperda Tahun 2020, dengan rincian 12 Raperda usul eksekutif, dan 4 Raperda usul inisiatif DPRD.*

(Tim Humas DPRD Kab. Bima)

Survey Kepuasan